Desa dan Inovasi Teknologi Tepat Guna

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur tentang Desa. Mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Dalam upaya pemerataan dan meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga dapat mencapai mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam rangka meningkatkan sistem usaha pembangunan masyarakat supaya lebih produktif dan efisien, diperlukan teknologi. Salah satu hal penting untuk menciptakan sistem teknologi baru dalam konteks tersebut adalah “teknologi tepat guna”.

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang sesuai dengan kondisi dimana teknologi tersebut digunakan atau diterapkan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya, sehingga masyarakat setempat mudah berpartisipasi dan bisa memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Teknologi tepat guna juga mengacu pada teknologi yang merupakan alternatif yang tidak dapat didaur ulang, dan ketergantungan manusia yang tidak terkontrol pada teknologi dari teknologi modern, yang mengakibatkan berbagai masalah, termasuk polusi, pemborosan sumber daya alam. Teknologi tepat guna dapat difungsikan dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan potensi lokal. Oleh karena itu, dalam implementasinya teknologi tepat guna mengisyaratkan perlunya keselarasan antara kebutuhan dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat dan aspek lingkungan hidup.

Pembangunan merupakan suatu proses terencana guna menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dengan cepat, serta dapat memberikan berbagai macam perubahan kemajuan dalam segala bidang aspek bagi masyarakat terutama pada aspek usaha untuk tercapainya suatu tingkat kesejahteraan dan mutu hidup kelompok masyarakat atau individu didalamnya yang berkeinginan untuk meningkatkan dari segi sosial, ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan.

Pembangunan tidak hanya membantu memenuhi sarana dalam bentuk nyata seperti bangunan, jembatan, jalan ataupun bantuan sesaat yang diberikan pada masyarakat. Pembangunaan hendaknya juga memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjadi mandiri dengan keterampilan yang dimiliki, secara tidak langsung akan membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan. Maka dari itu perlunya pemberdayaan pada masyarakat, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan agar mereka dapat mengembangkan diri.

Pemberdayaan merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. Selain itu pemberdayaan juga merupakan suatu upaya mendorong masyarakat untuk mampu menjadi sosok utama dalam memanfaatkan lingkungannya guna mencapai suatu keberlanjutan untuk jangka panjang. Maka dari itu perlunya pemanfaatan teknologi tepat guna didalam mengembangkan Sumber daya alam yang ada. Pemanfataan TTG secara optimal oleh masyarakat akan mampu mewujudkan usaha masyarakat yang dapat mengefisienkan ongkos produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas, dan nilai tambah produk, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dapat memberantas kemiskinan. Pemanfaatan TTG secara optimal akan dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada masyarakat pengguna.   Alih TTG dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan TTG. Mengingat faktor-faktor tertentu, seperti kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi, maka dalam proses alih teknologi khususnya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat diperlukan campur tangan pemerintah untuk akselerasinya.