Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan PNPM

Petunjuk Teknis Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 2010

Penghargaan terhadap pengalaman masyarakat merupakan dasar terbangunnya perspektif partisipatif dalam program pembangunan desa yang dioperasikan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsistensi sikap para pelaku pembangunan terhadap perpektif partisipatif mensyaratkan adanya komitmen serta pengetahuan tentang penghargaan terhadap pengalaman masyarakat. Demikian pula, di tengah dinamika perjalanan suatu program pembangunan dengan cakupan wilayah yang luas seperti halnya PNPM Mandiri Perdesaan pun tetap menuntut ketersediaan perangkat sistem, prosedur dan pelaku yang memadai berdasarkan penghormatan pada pengalaman masyarakat ini.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pembangunan yang dikelola Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kurun waktu perjalanan program ini, terjadi dinamika dan perkembangan yang pesat, khususnya terkait lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.

Sementara itu, dalam kurun waktu perjalanan PNPM Mandiri Perdesaan telah pula mendorong terciptanya perangkat sistem sosial yang juga bersifat dinamis. Sistem sosial yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan memungkinkan warga desa memperoleh peningkatan kapasitas tidak hanya dalam bentuk kursus dan pelatihan, tetapi juga pembiasaan cara berpikir dan cara bertindak para pelaku program (di desa, kecamatan, kabupaten) ketika menjalankan peranannya masing-masing di dalam pelaksanaan program. Masyarakat dibiasakan memperoleh pengalaman nyata menjalankan sebuah proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif.

Namun demikian, dinamika proses sosial sebagai dampak intervensi program ini pun menghadirkan beberapa kendala yang dihadapi masyarakat secara nyata. Pertama,  dampak kemajuan partisipasi yang telah menghadirkan tahapan sosial yang memungkinkan warga desa tidak saja mampu merumuskan dan memutuskan usulan sesuai dengan kebutuhannya, akan tetapi juga menghadapkan masyarakat pada persoalan baru yaitu ketersediaan dana pembangunan yang disediakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan tidak mencukupi untuk memenuhi usulan-usulan yang sudah dirumuskan secara partisipatif. Kedua, konsekuensi logis dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sebuah proyek pembangunan adalah pada suatu saat program ini akan berakhir. Pengakhiran proyek ini tidak menjamin bahwa pengalaman masyarakat dalam mengelola pembangunan secara partisipatif akan tetap dihargai.

Dari dua contoh di atas, terbentuk dasar pemikiran perlunya skema  baru tahapan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang makin mendekatkan dengan skema perencanaan reguler yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pemikirannya adalah apabila sistem perencanaan pembangunan yang dikelola Pemerintah Daerah dapat dijamin bersifat partisipatif maka akan terjamin pula bahwa pengalaman masyarakat desa dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara partisipatif tetap dihargai dan diberi tempat utama dalam pelaksanaan pembangunan. Integrasi program merupakan strategi yang dipilih untuk menjadikan PNPM Mandiri Perdesaan sebagai sarana revitalisasi sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota agar bersifat partisipatif.

Strategi Integrasi Program ini secara efektif akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2011, sedangkan Tahun Anggaran 2010 merupakan tahapan transisi. Pintu masuk penerapan strategi Integrasi Program adalah kebijakan Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010.

Selain didesain sebagai tahapan transisi pelaksanaan program menuju tahapan integrasi, Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ini juga menjadi sarana efektif untuk menjamin serapan dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2010 dapat diserap dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Sebab, dengan penerapan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan program ini para pelaku program dalam mempersiapkan diri seandainya ada permintaan penyampaian cashflow bulanan yang lebih merata terkait pencairan dana BLM dari KPPN.

Optimalisasi perencanaan tahapan kegiatan menuntut adanya dukungan kinerja manajerial yang memadai. Peningkatan kualitas kinerja pembinaan dan pengendalian program ini termasuk di dalamnya peningkatan kinerja fasilitator menjadi prasyarat utama agar Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dapat berjalan efektif dan efisien tanpa melanggar prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan. Peningkatan kinerja manajemen para pelaku dan fasilitator diharapkan dapat menjamin terciptanya penghargaan para pelaku program terhadap proses perencanaan masyarakat sebelumnya, serta kebutuhan pengembangan program yang makin menjamin keberlanjutan sistem. Pada akhirnya, diharapkan para pelaku PNPM Mandiri Perdesaan melalui kebijakan Optimalisasi Tahapan Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan benar-benar dapat membela kepentingan masyarakat desa.